Abstract

Persoalan partisipasi masyarakat dan proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa menjadi isu menarik jika kita melihat dari sudut pandang best practices. Mana desa yang berhasil mengorganisasikan dirinya dan desa yang gagal (atau belum) berhasil dalam mengorganisasikan desanya sendiri. Berbagai ruang publik dibuka untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan menjembatani dialog dan aspirasi baik yang bersifat formal maupun informal. Hal ini pun sudah dicatatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara implisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.