Abstract

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan: komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan; komunitas adat yang tinggal di dataran rendah atau daerah rawa serta daerah aliran sungai; komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan; komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta pulau-pulau terpencil. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat terdapat sekelompok masyarakat yang tergolong KAT, masyarakat biasanya berbentuk komunitas kecil, bersifat tertutup dan homogen. Kemudian pranata social masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan. Dimana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.Secara geografis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti kondisi geografis, akses bidang pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan sosial ekonomi. Dalam bidang pelayanan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau lokasi KAT. Dengan kondisi yang seperti ini menjadikan masyarakat sebagai korban kerentanan disintegrasi social dan eksploitasi social ekonomi.Paper ini ingin mengetahui kebijakan operasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada KAT di Kabupaten Mentawai; 2) menentukan kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan; dan 3) menentukan pola pelayanan Kesehatan KAT yang diinginkan/direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan review dari jurnal tentang pelayanan kesehatan untuk KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada umumnya kebijakan operasional secara umum sama, Cuma lebih ditekankan ke beberapa daerah yang mana penetapan kebijakan pada awalnya diserahkan ke dinas kesehatan, tetapi dengan kebijakan operasional sekarang ini, penetapan kebijakan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas dan yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah puskesmas masing-masing dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan Biaya Operasional Puskesmas (BOP). Kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan seperti : Kejadian gempa; Cuaca buruk; Mahalnya transportasi; Sulit melaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat; Petugas kesehatan tidak semua ada di desa. Pola pelayanan kesehatan jangka panjang: Petugas kesehatan diberi tunjangan daerah; pelayanan khusus untuk daera-daerah terpencil oleh tenaga dari pusat; ada pustu; melengkapi sarana dan peralatan kebutuhan lainnya; masyarakat yang sakit keras dibantu biaya pengobatannya; ada petugas spesialis dibidangnya. Jangka pendek pemenuhan SDM di masing-masing faskes; pembinaan petugas kesehatan mengenai preventif dan kuratif; kelengkapan alat dan pasokan obat dicukupi; peningkatan kegiatan posyandu; imunisasi 1 kali sebulan; listrik dari tenaga surya diaktifkan.