Pengawasan Objek Wisata Pulau Seumadu dari Pelanggaran Syari'at Islam oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe

pelanggaran syariat islam masih sering terjadi di objek wisata pulau seumadu kota lhokseumawe. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong ...

Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Aktifitas AD Tracking di Ruang Siber

perlindungan data pribadi khususnya dalam pemanfaatan ad tracking guna untuk melakukan preferensi iklan terhadap pengguna belum di atur secara eksplisit, hal ini dikarenakan mengenai apa yang dimaksud...

Faktor Kriminogen dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster

abstactindonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. this is a blessing. however, on the other side of the grace and ...

Penanganan Korban KDRT oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara

siklus kekerasan terhadap perempuan terjadi di setiap zaman. kekerasan terhadap perempuan bahkan terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang dekat yang seharusnya melindungi. kondisi ini m...

Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” dan “Ngalih” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues

setiap suku mempunyai jenis upacara atau tradisi adat perkawinan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. masing-masing mempunyai upacara adat perkawinan yang berbeda-beda misalnya dari segi...

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Covid-19

kabupaten aceh tengah memasuki masa fase zona orange dalam penyebaran pandemi virus covid-19. hal ini dalam peraturan gubernur aceh nomor 51 tahun 2020 tentang peningkatan penangganan corona virus dis...

Pelaksanaan Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bener Meriah

aceh adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaan hukum adatnya diakui. sebagaimana diatur dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945. dalam surat keputusan bersama gube...

Perlindungan Konsumen terhadap Kemasan Produk Kopi yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa

tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, dan akibat hukum terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumka...

Peran Bagian Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintahan di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah

pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diperankan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten aceh tengah. penelitian ini menggunakan pendekatan k...

Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah

masyarakat gayo di kabupaten aceh tengah melalui lembaga adat sarak opat yang terdiri dari reje, imem, petue dan rayat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. tujuan penelitian ini a...

Peran Imum Mukim dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh

lembaga mukim lembaga resmi pemerintah berada di bawah camat dipimpin oleh seorang imum mukim. imum mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim...

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah

retribusi parkir adalah pendapatan asli daerah (pad) yang bersumber dari masyarakat yang didalam pelasanaanya terdapat beberapa permasalahan diantaranya petugas parkir enggan mengunakan atribut yang d...

Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon dalam Proses Pembiayaan Murabahah

di indonesia sendiri perkembangan ekonomi islam ditandai dengan beroperasinya bank muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan undang-undang nomor 7 ta...

Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota dan Kabupaten Pekalongan)

pemerintah dalam menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk tidak memungut biaya apapun atau gratis namun jika pelaksanaan akad nikah di luar kantor kua maka dikenai tarif sebesar rp 600.000,-. selai...

Efektivitas Parak sebagai Sanksi Adat

hukum adat pada masyarakat gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, sarak opat membuat satu hukum yang disebut dengan hukum parak. tujuan pene...

Pengelolaan Pariwisata Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

kabupaten aceh tengah merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. secara umum potensi wisata yang ada di aceh tengah b...

Lembaga Adat Sarak Opat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

masyarakat gayo di aceh tengah mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lembaga...

Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian C tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah

perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana, namun kenyataannnya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi di kabupate...

Pengaruh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 terhadap Pembangunan Kabupaten Bener Meriah

reformasi 1998 mendorong terjadinya desentralisasi yang lebih luas. banyak daerah mengusulkan untuk terjadinya pemekaran. salah satu yang lahir adalah kabupaten bener meriah melalui undang-undang nomo...

Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan

hukum dalam proses social engineeringberperan membentuk regulasi yang mengontrol perubahan sosial dimasyarakat, antara lain dengan terealisasinya perlindungan hukum secara universal bagi masyarakat. ...