Kepastian Hukum dalam Penegakkan Hukum Perpajakan

tax amnesty in the form of tax debt relief along with sanctions creates legal problems. the problem is how to enforce the law on the principle of legality in the legal system of taxation in indonesia....

Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

money laundering is a hot or dirty money laundering practice (dirty money). this dirty money comes from illegitimate and illegal practices such as corruption, bribery, smuggling, as well as banking cr...

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah pada Kecamatan Gedong Tataan- Kabupaten Pesawaran

the system of government in indonesia according to the 1945 constitution, based on the explanation stated that the regions of indonesia are divided into provincial and provincial regions will also be ...

Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika

the imposition of capital punishment on narcotics and psychotropic criminals in indonesia in the perspective of human rights based on the 1945 constitution needs to be reviewed to understand whether c...

Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi untuk Mendukung Program Asi Ekslusif di Provinsi Lampung

breastmilk, which is called as exclusive breastmilk is given to baby since the day baby is born until 6 (six) months without adding and / or replacing with other foods or beverages. governments are re...

Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-undangan Nasional

authority of the supreme court in implementing the functions of post-amendment arrangements of the 1945 constitution associated with the current national legislation system will be very meaningful to ...

Tanggung Jawab Organ Bumn dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan dengan Hak Negara sebagai Pemegang Saham

at present there is a dualism in the regulation of the management of bumn persero. first, arrangements that assume that state-owned enterprises are merely business entities. secondly, the regulation w...

Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Pengadilan Niaga

the commercial court in the settlement of business disputes linked to the principle of legal certainty as an effort to develop the indonesian judicial system at this time still needs to be considered ...

Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional

the organization of traditional medicine practices is an alternative healing path besides medical methods. the practice of traditional medicine must be supported by a health law device intended to pro...

Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

mass organizations registered with the national unity and politics agency of lampung province are not in accordance with the number of mass organizations currently in lampung province which means that...

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung

in the current era of narcotic trafficking involves not only the society, but also the network of citizens in the status of convicted criminal in the correctional institution. the problems of this res...

Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

the institution of society is a place that is used in indonesia which is emphasized on the aspect of coaching. in this penitentiary the prisoners are nurtured and educated and equipped with knowledge ...

Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia

the industry of the financial services or banking sector is demanded to be constantly stable, that is healthy, transparent and well managed. such banking conditions can build consumers to continue to ...

Penegakan Hukum Lingkungan yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)

the environment has various functions and is very important for human life, so the government makes legislation and enforces its law to maintain the function of the environment. although law enforceme...

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

implementation of the constitutional court decision number 25 / puu-xiv / 2016 in the matter of amendments to the provisions of article 2 and 3 of law number 20 of 2001 concerning corruption crimes an...

Implementasi Nilai Pancasila terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika

the proliferation of drug trafficking and use activities in indonesia today, makes indonesia a drug emergency. narcotics is an extraordinary crime and needs special attention in its eradication effort...

Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya

jika kita membeli saham, kita akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. jika harga saham yang kita beli naik, kita akan mendapat keuntungan (capital gain). jika saham kita turun, kita a...

Penegakan Hukum Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Norkotika dan Psikotropika

problem penegakan hukum pidana mati dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika di indonesia masih saja banyak menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. masalah dala...

Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (Studi di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)

guru adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. persyaratan untuk tenaga fungsional guru pembina untuk naik pangkat setingkat lebih ting...

Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi di Kota Bandar Lampung)

perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. pe...