Kajian Yuridis terhadap Undang-undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004

lahirnya perpu no 1 tahun 2004 yang kemudian menjadi undang-undang no. 19 tahun 2004 menimbulkan berbagai penolakan oleh kalangan masyarakat di berbagai daerah penambangan dan pada tingkat nasional. ...

Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan dan Pihak Lain dalam Peradilan Adat

peradilan adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara indonesia yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil.. ole...

Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya. pejabat sebagai pengemban amanah negara, tidak dibenarkan mengg...

Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit

dengan dinyatakannya pailit suatu perseroan terbatas (pt), maka harta kekayaan perseroan terbatas akan berada dalam sitaan umum dan perseroan terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekay...

Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas

salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. perilaku masyarakat sangat menentukan dalam pelanggaran dalam be...

Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi

menurut fakta, seorang korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana (spp). secara normatif korban belum diakui kedudukannya sebagai bagian yang integral dalam spp. hak r...

Metode Yadawi dan Identifikasi Memudahkan Menghafal Ketentuan Waris di dalam Al-qur'an

islam adalah pedoman hidup dan hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum islam dan hal ini telah ditentukan oleh allah melalui nabi-nya. allah telah menjelaskan secara terperinci ketentuan hukum...

Hak Istri Non Muslim Terhadap Harta Peninggalan Suami Yang Beragama Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 732/pdt.g/2008, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 59/pdt.g/2009 Dan Putusan Mahkamah Agung No 16 K/ag/2010)

kompleksitas masyarakat indonesia mengakibatkan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama dan dicatatkan di kantor catatan sipil. dengan meninggalnya suami yang beragama islam ti...

Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum

praktek tindak pidana korupsi yang terjadi indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara. berbagai peraturan pe...

Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

penanganan tindak pidana pencucian uang di indonesia dimulai sejak undang undang nomor 15 tahun 2002 telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, telah menunjukkan arah positif. namun, hasil...

Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)

sebagai mahkluk sosial, dalam berinteraksi dengan manusia lainnya sering terjadi ketidaksesuaian baik cara maupun tujuan, sehingga berakibat konflik berwujud kekerasan (violence). sejak akhir tahun 20...

Kajian Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika; Studi Kasus di Pengadilan Tinggi DKI

kasus putusan bebas di pengadilan tinggi dki terhadap upaya banding terdakwa pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan keputusan pengadilan negeri tingkat pertama jakarta timur menarik untuk dikaji. ...

Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan ha...

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

korporasi merupakan subyek tindak pidana. sebagai subyek hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabankan secara pidana disyaratkan adanya mens rea/ sch...