Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba

waralaba sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan merek produk kepada konsumen sekaligus sebagai sarana eksploitasi hak ekonomi merek bagi pemiliknya. penelitian membahas...

Abortus Provocatus Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional

di indonesia abortus provocatus lebih populer disebut aborsi. dalam kuhp aborsi dilarang dengan alasan apapun, namun dalam undang-undang kesehatan diberikan pengecualian dilakukan aborsi dengan alas...

Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus

anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara perlu mendapatkan perlindungan. perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hu...

Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif

otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap ...

Aspek Hukum Penanaman Modal Perikanan Tangkap Terpadu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Berdasarkan Permen Kp No. 30 Tahun 2012

zeei ialah wilayah dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang memiliki potensi sumber daya ikan untuk dikelola dalam sistem bisnis perikanan yaitu menekankan penangkapan, pengolahan, produksi ...

Perlindungan Hukum yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang dalam Pengangkutan Udara

keselamatan pada kegiatan pengangkutan udara menyangkut jiwa seorangpenumpang dan terhadap bagasi atau barang yang mereka bawa.permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan h...

Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, te...

Perlindungan Hukum terhadap Kelapa Kopyor sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati

perlindungan hukum indikasi geografisdiatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 200...

Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan

salak sidimpuan yang berasal tapanuli selatan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis. penelitian ini menganalisis perlunya salak sidimpuan mendapatkan perlind...

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media Teleconference di Indonesia

sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam huku...

Kebijakan Hukum “Tranferability” terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

perhatian dan kepedulian pemerintah indonesia semakin meningkat setelah menjadi pihak persetujuan trips dan konsekuensinya indonesia harus meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang hki ...

Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola geothermal energi dalam bentuk kebijakan. selain itu juga untuk mengurai...

Analisis Yuridis Akibat Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah terhadap Daerah Tertinggal (Studi di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur)

pbb merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. berlakunya uu nomor 28 tahun 2009 tentang pdrd, maka pbb p2 menjadi pajak ...

Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin USAha Pertambangan Mineral dan Batubara

undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur pemberian izin usaha pertambangan (iup)menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahpusat. permasalahan tesis ini adalah apa politik hukum latar bela...

Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak

hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering ...

Analisis Yuridis terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

penelitian ini bertujuan mengkaji apakah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahdaerah tahun 2013 pada dinas pendidikan provinsi jawa tengah sudah sesuai dengan uuno.32 tahun 2004 tentang ot...

Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan hak menjadi konsepizin dalam uu no. 1 tahun 2014. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif yang menganalisis...

Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakankepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehinggadikeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pera...

Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan

pokok permasalahan yaitu: (1) bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusihak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit. (2) bagaimanakah akibathukum dan kedudukan kreditor preferen pemegang hak tanggun...

Kedudukan Tidak Seimbang pada Perjanjian Waralaba Berkaitan dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi

perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yangberupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak olehpemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi ta...