Best 18 wheeler accident lawyer, offshore accident attorney, construction truck accident lawyer, best motorcycle attorney, spectrum business fiber, flagstar wholesale, meso law firm, mesothelioma compensation for family members, automotive accident lawyers

JURNAL KONSTITUSI

Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi indonesia, untuk memastikan apakah konstitusi indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung...

Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi

undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 (uud 1945) pasal 24c ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasark...

Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara

berdasarkan pasal 24c ayat (1) uud 1945, salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud 1945. untuk mengatur hal-hal ...

Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia

karakteristik sistem hukum common law adalah hukum yang berorientasi kepada kasus (case-law), sedangkan sistem civil law, hukum berorientasi kepada undang-undang (codified-law). namun peraturan perund...

Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat

prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada k...

Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

undang-undang peradilan tata usaha negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. pada praktiknya me...

"Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret

artikel ini membahas kemungkinan untuk mahkamah agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. argumen yang diajukan adalah mahkamah agung harus memegang kewenangan yang sama dengan mahkam...

Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016

korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. putusan mk no. 003/puu-iv/2006 dan no. 025/puu-xiv/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tind...

Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

putusan mahkamah konstitusi nomor 130/puu-xiii/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan pasal 109 ayat (1) kuhap akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. keber...

Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945

penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebelum reformasi ditandai dengan praktik maladministrasi termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi pemerinta...

Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di indonesia. dalam cabang kekuasan kehakiman, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebu...

Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

putusan mahkamah konstitusi seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. salah satunya terkait penundaan keberlakuan putusan mahkamah konstitusi yang telah melahirkan doktrin baru mengenai kekuata...

Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga

jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam pasal 28d ayat (2) uud nri 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam pasal 28b ayat (1) uud 1945 telah ...

Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making

tulisan ini diarahkan untuk melihat tentang pembatasan perubahan atas bentuk negara kesatuan indonesia yang dituangkan dalam pasal 37 ayat (5) uud 1945 sebagai bagian dari konsep pembentukan suatu kon...

Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi melalui Model Preventif Review

pada hakikatnya judicial review dilaksanakan demi terciptanya keseimbangan hukum dan terpenuhinya hak konstitusional setiap pemangku kepentingan untuk bertindak dan mengajukan permohonan pembatalan su...

Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review

putusan mahkamah konstitusi nomor 2-3/puu-v/2007, perihal pengujian undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku bali nine yang merupakan warga negara asing. a...

Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskursus pembatalan perda pasca dikeluarkannya putusan mk no. 137/puu-xiii/2015 dan no. 56/puu-xiv/2016 atas pengujian uu no. 23 tahun 2014 terhadap uud 19...

Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara

akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, namun banyak orang yang tidak paham mengenai kedudukan akta otentik itu sendiri. oleh sebab itu, munculnya t...

Gelap-Terang Panca Sila: Otokritik Atas Teks Sejarah yang Melenceng

indonesia pernah melalui masa sulit di rezim orde baru. kala itu, segala sesuatu yang paralel dengan khususnya sejarah seputar perumusan dasar negara (panca sila), menjadi begitu sulit untuk diperoleh...

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender

pada pokoknya, persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persekongkolan yang dilarang uu nomor 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga menjadi perkar...

2 3 4 5 6 7 8 9 10 23

Search Research and Publications

CARI TULISAN is a scientific publication indexing site that helps everyone find research results and relevant data from papers, journals, books, research reports, and so on. Collected from various repositories, it makes scattered scientific research easily searchable.
All articles and content on this site are copyrighted works of the relevant authors that have been published as a result of scientific research. CARI TULISAN never distributes and supports pirated content.