Implikasi Yuridis Dari Ratifikasi Piagam ASEAN Terhadap Perdagangan Jasa Penerbangan Di Indonesia Dalam Rangka Menuju ASEAN Economic Community Tahun 2015

piagam asean merupakaninstrumen hukum yangmenggantikan deklarasi bangkoktahun 1967. indonesia telahmeratifikasi piagam aseanmelalui undang-undang no. 38tahun 2008. adanya ratifikasipiagam asean ini ol...

Standarisasi CSR sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia

kebijakan mewajibkan csrkhususnya bagi perusahaan yangbergerak di sektor usaha sumberdaya alama sudah sejak 2007diberlakukan di indonesia. bahkansebelumnya, uu penanaman modaljuga sudah mengatur tenta...

Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

esensi otonomi daerah adalahkemandirian daerah. untukmewujudkan kemandiriandaerah dalam hal keuangandaerah ini maka pemerintahdaerah diharapkan lebihmampu menggali sumbersumberkeuangan secaramaksimal ...

Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi.1

regulations was publishedrelating to governmentprocurement of goods andservices intended for theprocurement of goods andservices more perfect and reducethe adverse of deviation statefinances. in the p...

Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

long before the various forms oflegal entry into the archipelago,people who lived since thebeginning of civilization in thisarchipelago (indonesia) have hadas a regulator kehidupan.hal lawis in line w...

Redistribusi Tanah Terlantar Di Propinsi Riau

negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamuupa. oleh karena itu pemeganghak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang berada...

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

dalam perkembangan kaedahhukum pidana indonesia, korporasidapat dibebani denganpertanggungjawaban pidana ataudapat dikatakan sebagai subjekhukum pidana. implementasipertanggungjawaban pidanakorporasi ...

Kajian Hukum dan HAM terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika

penjatuhan pidana mati sebagaibentuk konsistensi pemerintahindonesia dalam memerangiperedaran narkotika kembalimenuai perdebatan baik proataupun kontra dari berbagai pihak.ada sejumlah pihak beranggap...

Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-nilai Moral dan Etika

kebebasan bertindak sangatpotensial untuk aparat pemerintahatau administrasi negara untukdapat melakukan penipuan karenaadanya kewenangan ini pejabatpemerintah dapat secara bebasatas inisiatif sendiri...

Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan

alongwiththeregionalautonomy, lcal government areexpected to be able manage andmaximize eisting resources in theregins for the continuity of theprogress of itself. one of thegovernment s efforts to in...

Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)

as other territories in indonesia, theusing of communal land by privateenterprise has been also creatingdisputes in west sumatra. accordingto the law of land procurement inindonesia, for getting land,...

Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata

hubunganantarahukumhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia saat ini telahmenarik perhatian dari banyak paraahli hukum. pada awalnya hukumhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia d...

Peran Serta Masyarakat terhadap Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam rangka mewujudkantujuanpembangunanberkelanjutan, maka salah satucara yang diberikan olehundang-undang nomor 32tahun 2009 dalam pasal 70adalah dengan mengoptimalkanperan serta masyarakat dalamper...

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi

perkembangan globalisasi ekonomi,berpotensiterjadikriminal/kejahatan dalam bidangekonomi yang dilakukan parapelakuusahadalambentukkorporasi yang dapat menimbulkankerugian sertakorban, yangdidukung ole...

Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

akuisisi dapat diartikan sebagaipengambilalihanyangmerupakan perbuatan hukumyang dilakukan oleh badanhukum atau orang perseoranganataumengambilihsahamperseroan yang mengakibatkanberalihnya pengendalia...

Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas

penormaan csr sesungguhnyamemperlihatkan karekteristik danwajah asli ekonomi indonesia, dansekaligusuntukmenjawabberbagai kritik dan pandanganyang mengatakan bahwa sistemekonomi adalah €˜sistem ekonom...

Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia

keistimewaan dan kekhususanaceh mengalami pasang surutdalam perjalanan ketatanegaraanrepublik indonesia, berdasarkanpasal 18b uud 1945 dapatdisebutkan bahwa daerah acehaceh merupakan daerah istimewada...

Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme

hak atas kebutuhan seksualbertalian erat dengan hak-hak sipildasar yang tercantum dalamaturan-aturan ham baik secaranasional maupun internasional.pengingkaran terhadap adanyakebutuhan biologis bagi na...

Pengaruh Hindu dalam Seloko Melayu di Hulu Batanghari

keberadaan masyarakat di daerahhulu sungai batangharidiperkirakan sudah berada jauhsebelum masuknya kedatanganagama-agama besar sepertibudha, hindu dan islam.masyarakat hulu sungaibatanghari mengenal ...

Penyimpangan Asas Legalitas dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

asas legalitas merupakan asasfundamental bagi negara-negarayang menggunakan hukumpidana sebagai saranapenanggulangan kejahatan,namun berlakunya tidak mutlak.landasan pemikiranpengecualian asas legalit...