Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Logam (Studi Kasus Industri Logam Di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

. a waste which is generated by industrial activities often give environmental pollution which is bad for the environmental as well as public health in surrounding areas, including waste of metal indu...

Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Aslih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani

penelitian ini bertujuan mengkaji tentang implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di kabupaten semarang. kebijakan pembangunan di kabupaten semarang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraa...

Kondisi Dan Prospek Pengembangan Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Surakarta

the existence of green open space continues to decrease as a result of development. reduction in the quantity of green open space which is very significant in urban areas, causes in lower quality of u...

Tata Kelola Pemerintahan Pada Sektor Informal (Studi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Ngawi)

the presence of informal sector, particularly street vendors (pkl), is anunavoidable economic reality happening to nearly all regions in indonesia thatneeds special attention. on one side, street vend...

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Semarang

this study is motivated by the increasing or the number of children with special needs, so also the number of slb that has been established in almost every regency / city. from the above statement it ...

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang 2015

on december 9, 2015, for the first time, the government holds simultaneous region headelection in 264 regions, one of all is semarang. the most important thing in the election ofmayor and vice mayor i...

Analisis Resistensi Masyarakata Terhadap Pembangunan Waduk Logung Di Desa Kangdangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

. land is the most important matter in human's life. regardless of the activities, humans always need their land. development, in every aspect, is paramount for society, and in accordance to developme...

Partisipasi Politik Anggota Syarikat Islam Banjarnegara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

dewasa ini, dinamika politik di indonesia semakin umum menjadi konsumsi masyarakat. ormas terbentuk bukan semata untuk menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi politik, juga karena fitrah...

Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktifdesa Nyalembeng Dan Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang Tahun 2015

program of active standby village and active standby urban village are development from active standby program that is launched by the ministry of health republic of indonesia. the core idea of this p...

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiriperkotaan is one of the programs that comes as a solution to the problem ofpoverty. pnpm mandiri perkotaan is also present to overcome the proble...

Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendidikan Boarding School Smk Negeri 3 Di Kabupaten Purbalingga

poverty is a classic problem of mankind in every part of the world andbecomes a complex issue because it is not just about low income. the low level ofeducation, skills, and the lack of introduction t...

Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang)

. electronic government abbreviated e-gov is the application of information and communication technology systems used and developed by the government in providing services to the community whenever an...

Pengelolaan Dana Desa Sebagai Implikasi Berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak”

the birth of the village act, namely law number 6 of 2014 bring changes in the financialmanagement of the village, because the existence of law of the village each get an extra sourceof income i.e. th...

Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standarisasi Kerja Nasional

the national work standardization system is a community empowerment facilitator as well as a set standard for assessing the skills and skills of the workforce to be relevant to competency-based needs ...

Faktor - Faktor Yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Blora Tahun 2014

sianggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. apbd ditetapkan dengan peraturan daerah. keterlamb...

Media Televisi Sebagai Basis Komunikasi Politik Partai Nasional Demokrat (Studi Penelitian Terhadap DPP Nasdem)

sebagai partai baru yang berhasil mendapatkan suara sebesar 6,72 % dalam pemilu 2014, partai nasional demokrat (nasdem) cukup diperhitungkan dalam persaingan politik indonesia. tidak terlepas pula bag...

Orientasi Politik Pelajar SMA Di Kota Semarang

political socialization is a process of inculcating political orientation throughpolitical socialization agents to an individual. in the present study, these socializationagencies are independent vari...

Persepsi Masyarakat Batang Terhadap Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batang)

. regional autonomy in indonesia is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate their own affairs and interests, including in the preparation of local government budgets beco...

Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi Dan Birokrasi Bersih BP2T Dan RSUD Kardinah)

birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seiring perkembangan jaman birokrasi mengalami perkembangan yang lebih dikenal dengan reformasi birokrasi dimana birokrasi ...

Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 (Analisis Implikasi Sosial Dan Politik)

political dynasties can be interpreted as a power practice where family members (family araceae) given or fixed in the sruktur power of government so that power is only distributed among relatives, th...