Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor...

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor...

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan kemitraan australia indonesia untu...

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

pattiro atas dukungan kemitraan australia indonesia untuk desentralisasi/ the australia indonesia partnership for decentralization (aipd) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat ...

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

dengan dukungan dari kemitraan australia indonesia untuk desentralisasi/ the australia indonesia partnership for decentralization (aipd), pattiro menjalankan program dukungan kepada organisasi masyara...

Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa

keberadaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyediakan lebih banyak ruang dan otoritas kepada desa untuk lebih mandiri. setelah pemerintah mensahkan undang-undang tersebut, setiap desa d...

Tanggapan Atas Kebijakan ‘Pembiaran' Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pada harian kompas, edisi rabu, 13 agustus 2014, djohermansyah djohan, direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga ...

Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di 6 Provinsi, 6 Kabupaten, dan 5 Kementerian

dalam rangka pelaksanaan pengarus utamaan gender (selanjutnya disebut, pug) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, pemerintah menetapkan perencanaan dan penganggaran re...

Komentar Atas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

desentralisasi di indonesia dimulai pada 7 mei 1999. desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan agenda reformasi: menjalankan otonomi daerah yan...

Teror Politik dan Agenda Ketahanan Nasional Para Calon Presiden

dalam global peaceful index (gpi) report 2013, indonesia menduduki peringkat ke 54 negara terdamai dari 162 negara di dunia, dengan skor 0.1879. peringkat indonesia cukup tinggi dibandingkan 4 negara ...

Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing

pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 juli 2014 mendatang, kita dihadapkan pada dua pasangan calon. keduanya telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon presiden dan wakil preside...

Terhadap Pembangunan Pendidikan Dasar di Kabupaten Raja Ampat

kabupaten raja ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di provinsi papua barat, yang dimekarkan dari kabupaten sorong, berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2002 tentang pemekaran 14 kabupat...

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

laporan analisis apbd provinsi nusa tenggara barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap apbd dalam sektor kesehatan. misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di ntb menghasilkan hal sbb: ...

Laporan Hasil Analisis APBD Tahun 2013 Kabupaten Dompu

dinas kesehatan sebagai salah satu satuan kerja pemerintah daerah (skpd) kabupaten dompu telah melakukan tahapan perencanaan anggaran dengan mengacu pada aturan yang ada, hal ini bukan berarti perenca...

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

menyikapi realita penggunaan anggaran apbd lombok barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapat...

Penelitian Penilaian Warga terhadap Layanan Puskesmas di Kabupaten Jeneponto

survey dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dengan mengambil populasi pada jumlah kunjungan pasien di 18 puskesmas pada tahun 2012. penyusunan kuesioner diambil dari piagam warga (citiz...

Penelitian Penilaian Warga terhadap Layanan Puskesmas di Kabupaten Jeneponto

salah satu isu kesehatan yang wajib mendapjangkarat perhatian serius dari pemerintah kabupaten manokwari; adalah promosi layanan kesehatan gratis, khususnya jampersal dan layanan untuk penderita peny...

Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas

peran nahdlatul ulama menjadi sangat penting melakukan advokasi, mendampingi umat mengakses layanan publik dan memberi kontrol kepada umara (pemerintah) yang ada. gerakan yang diusung oleh nahdliyyin ...

Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Program Integritas dan Akuntabilitas Sosial

program pemberian pupuk bersubsidi telah dimulai sejak 1970-an, namun sampai sekarang, petani sebagai penerima manfaat program ini masih kesulitan mengaksesnya. petani kerap menemukan pupuk langka, ha...

Bantuan Operasional Sekolah: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

pendidikan menjadi bagian yang tidak terlepaskan bagi upaya sadar pencapaian manusia terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. pendidikan menjadi persyaratan yang mutlak mesti ada apabila sebuah bangsa, ...