KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (KPPOD)

DKED: Membangun Sikka.

dewan kerjasama ekonomi daerah (dked) merupakan lembaga yang mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah terutama yang berada di kabupaten sikka.


PIDES-PIKEL: Membangun dari Desa dan Kelurahan

pagu inikatif desa (pides) dan pagu indikatif kelurahan (pikel) merupakan platform kebijakan pemerintah kabupaten ende, ntt, di bawah kepemimpinan bupati marsel petu dan wakil bupati djafar achmad (20...


Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Ende-NTT

pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini adalah: 1) bagaimana gambaran umum usaha kakao di kabupaten ende? 2) bagaimana permasalahan setiap rantai nilai usaha kakao di kabupaten ende? 3) bagaima...


Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah

izin usaha merupakan tahapan awal yang harus diurus sebelum sebuah unit usaha didirikan dan berjalan. banyaknya izin-izin usaha di daerah yang pada hakekatnya mengatur fungsi yang sama dan seluruh izi...


Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah

dari latar belakang di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: 1) bagaimana gambaran umum usaha kakao di kabupaten donggala? 2) bagaimana permasalahan setiap rantai nila...


Pelaksanaan Rencana Kerja DKED Bidang Pengembangan Usaha Kakao Kabupaten Sikka-NTT

upaya pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di kabupaten sikka, ntt, melibatkan beragam stakeholder; pemerintah, lsm, perguruan tinggi, institusi agama, dll. namun, selama ini setiap stakeho...


Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Ende-NTT

membangun daerah berbasis produk unggulan patut menjadi pilihan kebijakan dan strategi pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era desentralisasi ini. strategi ini jug...


Upaya Peningkatan Produktifi Tas Kakao di Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah

melalui keputusan menteri pertanian dan perkebunan (kepmentan) no. 46/ kpts/pd.300/2015, pemerintah telah menetapkan beberapa daerah yang menjadi pusat kawasan perkebunan kakao, termasuk diantaranya a...


Optimalisasi Fiskal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD

anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. meski bervariasi bobot perannya di tiap daerah menurut tingkat perkembangan ekonom...


Undang-Undang No.23 Tahun 2014: Tinjauan Desentralisasi Ekonomi

abstrak tidak tersedia.


Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik

abstrak tidak tersedia.


Long Road to Business Licence Reform: Evaluation on Implementation of Business Ease Improvement in the Region

one year approaching completion of united indonesia cabinet work period, in november 2013 the vice president boediono announced business ease policy package. the package consists of eight targeted are...


Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Daerah

setahun menjelang selesainya masa bakti kabinet indonesia bersatu ii, november 2013 lalu wakil presiden boediono-yang saat itu masih dalam jabatan-mengumumkan paket kebijakan kemudahan berusaha. paket...


Reformasi Birokrasi Perizinan Usaha di Daerah: Kebermasalahan Politik & Teknokratik dalam Pembentukan PTSP

abstrak tidak tersedia.


Reformasi Tata Kelola Ekonomi: Potret Salah Urus Pemerintah Daerah

abstrak tidak tersedia.


Evaluasi Perda Pungutan di Era UU No.28 Tahun 2009

berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang ingin dijawab melalui studi ini adalah apakah perda di era uu no. 28 tahun 2009 sejalan dengan semangat uu tersebut? sebelum menjawab pertanyaan utama terse...


One Stop Shop Service Agency: the Perspectives of Institution and Authority

several problems that this study aims to answer are as follows: 1. has the content of jakarta's local regulation no.12 year 2013 reflected the necessary arrangements needed to solve the problem of lic...


Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Provinsi DKI Jakarta: Perspektif Kewenangan dan Kelembagaan

adapun beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah sebagai berikut: 1. apakah kandungan isi perda no.12 tahun 2014 dapat mencerminkan pengaturan yang tepat bagi upaya mengatas...


Perda Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di DKI Jakarta

kinerja pelayanan publik di dki jakarta khususnya pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang masih tertinggal dibandingkan kota lainnya di indonesia. hasil studi sub national...


Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan di DKI Jakarta

dalam penilaian internasional, indonesia dipandang masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga di asean maupun secara internasional. the global competitiveness report 2013-2014 mencatat indone...


2 3 4 5

Cari Penelitian dan Publikasi

CARI TULISAN adalah situs pengindeksan publikasi ilmiah yang membantu semua orang menemukan hasil penelitian dan data yang relevan dari makalah, jurnal, buku, laporan penelitian, dan sebagainya. Dikumpulkan dari berbagai repositori di Indonesia, membuat penelitian ilmiah yang tersebar menjadi mudah dicari.
Semua artikel dan konten yang ada di situs ini adalah hasil cipta karya penulis terkait yang telah dipublikasi sebagai hasil penelitian ilmiah. CARI TULISAN tidak pernah menyebarkan dan mendukung konten bajakan.